Provincial Disparities in Unmet Need for Family Planning in Indonesia in 2024: A Quantitative Secondary Analysis of BKKBN Data
DOI:
https://doi.org/10.56861/kkbh.v11i2.107Keywords:
disparitas provinsi, data sekunder BKKBN, unmet need; keluarga berencana; kontrasepsi; pasangan usia suburAbstract
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mencerminkan kesenjangan antara keinginan reproduksi pasangan usia subur dan penggunaan kontrasepsi. Indikator ini tetap menjadi tantangan program keluarga berencana di Indonesia karena perbedaan akses, preferensi, penerimaan metode, dan konteks sosial tidak seragam antarwilayah. Menganalisis besarnya unmet need KB dan disparitas antarunit pelaporan provinsi berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024. Metode: Penelitian menggunakan desain ecological cross-sectional secondary data analysis. Data agregat berasal dari publikasi resmi Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendukbangga/BKKBN yang bersumber dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024. Analisis mencakup 34 unit pelaporan provinsi sebagaimana disajikan dalam publikasi sumber. Outcome utama adalah persentase unmet need KB; komponen spacing dan limiting dianalisis sebagai subkomponen. Statistik yang dihitung meliputi rerata, median, simpangan baku, kuartil, rentang, rasio maksimum-minimum, koefisien variasi, kesenjangan terhadap benchmark nasional 2024, dan klasifikasi kuartil prioritas. Unmet need KB nasional mencapai 11,1%, lebih tinggi 3,7 poin persentase dari benchmark nasional 7,4%. Komponen limiting sebesar 7,9% menyumbang sekitar 71,2% dari total unmet need, sedangkan spacing sebesar 3,2%. Di 34 unit pelaporan provinsi, rerata unmet need adalah 12.94% (SD 5.85), median 11.3%, dan IQR 9.07-15.57%. Nilai terendah terdapat di Nusa Tenggara Barat (5,9%) dan tertinggi di Papua Barat (30,8%), dengan rentang 24,9 poin persentase dan rasio maksimum-minimum 5,22. Sebanyak 18 dari 34 unit (52.9%) berada di atas angka nasional. Kuartil tertinggi mencakup DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sumatera Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat. Pada 33 dari 34 unit pelaporan, komponen limiting lebih besar daripada spacing. Unmet need KB tahun 2024 menunjukkan disparitas geografis yang besar dan didominasi kebutuhan untuk membatasi kelahiran. Intervensi program perlu dibedakan menurut konteks wilayah, dengan prioritas pada daerah berunmet need tinggi, penguatan konseling pilihan metode, ketersediaan pelayanan, pelibatan pasangan, dan kesinambungan penggunaan kontrasepsi. Temuan bersifat ekologis dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan penyebab pada tingkat individu.